Guspedia.com. Direktorat Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus, Kemendikdasmen telah menerbitkan Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK Tahun 2026.
Panduan Uji Kompetensi Keahlian (UKK) SMK Tahun 2026 ini disusun untuk memberikan arah yang lebih jelas mengenai penyelenggaraan UKK melalui berbagai skema pelaksanaan, yaitu UKK bersama Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) dan/atau UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi.
Selain itu, panduan ini juga mempertegas pembagian peran dan tanggung jawab seluruh pihak yang terlibat, mulai dari satuan pendidikan, pemerintah daerah, dunia kerja, asosiasi profesi, LSP, hingga murid, sehingga pelaksanaan UKK dapat berlangsung secara terstandar, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Panduan ini diharapkan dapat menjadi acuan bersama dalam meningkatkan kualitas penyelenggaraan UKK, memperkuat sinergi antara SMK dengan dunia kerja, serta mendukung lahirnya lulusan SMK yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan lapangan kerja, berkarakter, profesional, dan memiliki daya saing di tingkat nasional maupun global.
Latar Belakang
Pendidikan menengah kejuruan bertujuan menyiapkan murid agar memiliki kompetensi yang relevan dengan kebutuhan dunia kerja. Kompetensi tersebut mencakup penguasaan pengetahuan, keterampilan, sikap kerja, dan karakter yang diterapkan secara terpadu dalam melaksanakan pekerjaan sesuai dengan bidang keahliannya.
Untuk memperoleh informasi mengenai ketercapaian kompetensi murid, Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) menyelenggarakan Uji Kompetensi Keahlian, yang selanjutnya disingkat UKK. Melalui UKK, murid diminta menunjukkan kemampuan melaksanakan pekerjaan sesuai dengan prosedur, standar mutu, keselamatan dan kesehatan kerja, serta tuntutan kinerja yang berlaku di dunia kerja.
Dengan demikian, UKK tidak hanya mengukur penguasaan pengetahuan, tetapi juga menilai kemampuan murid menerapkan kompetensinya dalam pelaksanaan pekerjaan secara nyata. Penyelenggaraan UKK melibatkan berbagai unsur yang saling berkaitan.
Dalam panduan ini, UKK diselenggarakan melalui dua pola, yaitu UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/P3 dan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi. Keandalan hasil UKK dipengaruhi oleh ketepatan pola penyelenggaraan, relevansi kompetensi yang diujikan, mutu perangkat asesmen,
kompetensi asesor, kesiapan murid, kelayakan tempat uji kompetensi, ketersediaan alat dan bahan, penerapan keselamatan dan kesehatan kerja, serta ketertiban pengelolaan dokumen UKK. Perbedaan kesiapan sumber daya, pemahaman para pelaksana, karakteristik konsentrasi keahlian, serta tingkat keterlibatan dunia kerja dapat menimbulkan variasi dalam pelaksanaan UKK.
Selain itu, penilaian yang hanya berfokus pada produk akhir atau yang dilaksanakan pada akhir masa pelajaran belum cukup untuk menggambarkan kompetensi murid secara utuh. Hal ini disebabkan oleh kompetensi yang tidak hanya tercermin dari hasil akhir, tetapi juga dari proses kerja yang dilakukan. Produk atau layanan yang memenuhi spesifikasi belum tentu dihasilkan melalui proses kerja yang benar. Sebaliknya, proses kerja yang benar perlu didukung oleh hasil berupa produk atau layanan yang memenuhi persyaratan mutu.
Oleh karena itu, asesmen UKK perlu memperhatikan proses kerja dan hasil kerja secara seimbang, termasuk penerapan keselamatan dan kesehatan kerja serta bukti kompetensi lain yang relevan. Diperlukan acuan yang menyatukan pemahaman dan tindakan para pemangku kepentingan agar UKK dilaksanakan secara terencana, objektif, adil, valid, transparan, aman, dan akuntabel.
Acuan tersebut perlu mengatur prinsip dan pola penyelenggaraan UKK, pembagian peran, perencanaan dan persiapan, pelaksanaan setiap pola UKK, konversi dan pelaporan hasil, serta evaluasi dan tindak lanjut penyelenggaraan UKK. Berdasarkan kebutuhan tersebut, Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian disusun sebagai acuan bagi para pemangku kepentingan dalam menyelenggarakan UKK.
Panduan ini diharapkan dapat meningkatkan mutu dan konsistensi pelaksanaan UKK, memperkuat keterlibatan dunia kerja, serta menghasilkan informasi capaian kompetensi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki pembelajaran dan meningkatkan mutu SMK secara berkelanjutan.
Tujuan Panduan
Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian bertujuan memberikan acuan sistematis kepada para pemangku kepentingan dalam merencanakan, mempersiapkan, melaksanakan, mengevaluasi, melaporkan, dan menindaklanjuti penyelenggaraan UKK.
Secara khusus, panduan ini bertujuan untuk:
1. memberikan pemahaman yang sama mengenai prinsip, tata kelola, dan pola penyelenggaraan UKK;
2. mengatur tata kelola, pembagian peran, dan tanggung jawab para pemangku kepentingan;
3. memberikan acuan dalam menganalisis kebutuhan dan kesiapan penyelenggaraan UKK;
4. memberikan panduan dalam menetapkan pola penyelenggaraan, asesi, asesor, jadwal, perangkat UKK, dan tempat uji kompetensi;
5. mendukung pelaksanaan UKK melalui dua pola, yaitu UKK oleh LSP-P1 SMK/P2/P3 dan UKK bersama dunia kerja/asosiasi profesi;
6. memberikan petunjuk dalam mengolah dan mengonversi hasil UKK, menerbitkan sertifikat atau surat keterangan, serta melaporkan hasil UKK;
7. mendukung evaluasi dan penjaminan mutu penyelenggaraan UKK; dan
8. mendorong pemanfaatan hasil UKK untuk perbaikan pembelajaran dan peningkatan mutu SMK.
Sasaran Penggunaan Panduan
Panduan ini digunakan oleh para pihak yang terlibat dalam perencanaan, persiapan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindak lanjut penyelenggaraan UKK, yaitu:
1. Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan;
2. Dinas Pendidikan Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangannya;
3. Sekolah Menengah Kejuruan;
4. Lembaga Sertifikasi Profesi;
5. Dunia kerja dan asosiasi profesi;
6. Asesor;
7. Murid SMK; dan
8. Pihak lain yang relevan dengan penyelenggaraan UKK.
Panduan ini digunakan sesuai dengan kewenangan, peran, tanggung jawab, dan pola penyelenggaraan UKK yang dipilih.
Dasar Hukum
UKK merupakan bagian dari penilaian hasil belajar pada SMK. Penyelenggaraannya harus selaras dengan tujuan pendidikan nasional, standar nasional pendidikan, karakteristik pendidikan vokasi, kebutuhan dunia kerja, dan ketentuan mengenai penilaian hasil belajar.
Oleh karena itu, panduan ini mengacu pada peraturan perundang-undangan yang mengatur sistem pendidikan nasional, standar kompetensi lulusan, standar isi, standar penilaian, standar sarana dan prasarana, regulasi mengenai revitalisasi pendidikan vokasi, regulasi BNSP yang berlaku, serta ketentuan standar kompetensi yang relevan dan kesepakatan kerja sama antara dunia kerja/asosiasi profesi dengan SMK penyelenggara.
Berdasarkan keterkaitan tersebut, Panduan Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian disusun dengan mengacu pada ketentuan sebagai berikut.
1. Ketentuan Mengenai Sistem Pendidikan Nasional dan Standar Nasional Pendidikan
a. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
b. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
c. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 21 Tahun 2022 tentang Standar Penilaian Pendidikan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
d. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 22 Tahun 2023 tentang Standar Sarana dan Prasarana pada
Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
e. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 10 Tahun 2025 tentang Standar Kompetensi Lulusan pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
f. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 12 Tahun 2025 tentang Standar Isi pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
g. Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 13 Tahun 2025 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 12 Tahun 2024 tentang Kurikulum pada Pendidikan Anak Usia Dini, Jenjang Pendidikan Dasar, dan Jenjang Pendidikan Menengah
2. Ketentuan Mengenai Pendidikan Vokasi dan Spektrum Keahlian SMK
a. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia
b. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2016 tentang Revitalisasi Sekolah Menengah Kejuruan dalam Rangka Peningkatan Kualitas dan Daya Saing Sumber Daya Manusia Indonesia
c. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi
d. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 244/M/2024 tentang Spektrum Keahlian dan Konversi Spektrum Keahlian Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan
3. Ketentuan Mengenai Sertifikasi Kompetensi
Ketentuan dalam bagian ini digunakan secara khusus untuk UKK yang diselenggarakan oleh LSP-P1SMK/P2/P3 dan menghasilkan sertifikat kompetensi berdasarkan sistem sertifikasi profesi:
a. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 03/BNSP.302/X/2013 tentang Pedoman Penerbitan Sertifikat Kompetensi b. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 5/BNSP/VII/2014 tentang Pedoman Persyaratan Umum Tempat Uji Kompetensi
c. Peraturan Badan Nasional Sertifikasi Profesi Nomor 1/BNSP/II/2017 tentang Pedoman Pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi bagi Lulusan Sekolah Menengah Kejuruan
4. Ketentuan Mengenai Pelaksanaan UKK di SMK
Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus Nomor 04 Tahun 2026 tentang Pelaksanaan Uji Kompetensi Keahlian pada Sekolah Menengah Kejuruan
5. Ketentuan Penyalahgunaan Sertifikat Kompetensi
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 69
Pengertian Uji Kompetensi Keahlian
Uji Kompetensi Keahlian, yang selanjutnya disingkat UKK, merupakan proses untuk memperoleh informasi dan bukti mengenai ketercapaian kompetensi murid pada konsentrasi keahlian yang dipelajari. UKK dilaksanakan melalui penugasan pada pekerjaan yang relevan dengan konsentrasi keahlian, sehingga murid dapat menunjukkan kemampuannya dalam menerapkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap kerja secara terpadu.
Dalam konteks pendidikan kejuruan, kompetensi tidak cukup dibuktikan melalui kemampuan menjawab pertanyaan atau menjelaskan prosedur. Murid perlu menunjukkan bahwa dirinya mampu melaksanakan pekerjaan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan. Oleh karena itu, UKK perlu dirancang untuk menguji kompetensi murid untuk melaksanakan pekerjaan nyata atau mereplikasi kondisi pekerjaan sesungguhnya di dunia kerja, dengan menggunakan prosedur, alat, bahan, standar mutu, serta ketentuan keselamatan dan kesehatan kerja (K3) sesuai dengan karakteristik kompetensi yang diujikan.
Kedudukan UKK
UKK memiliki kedudukan sebagai bagian dari proses penilaian capaian kompetensi murid. UKK bukan kegiatan yang berdiri sendiri dan tidak terpisah dari proses pembelajaran. Kompetensi yang ditunjukkan dalam UKK merupakan hasil dari proses pembelajaran, baik teori, praktik, pengalaman kerja, pembiasaan budaya kerja, serta pengembangan kompetensi yang telah dipelajari oleh murid.
Hubungan tersebut dapat digambarkan sebagai berikut.
Dengan demikian, hasil UKK tidak hanya digunakan untuk mengetahui capaian belajar murid, tetapi juga digunakan untuk mengevaluasi mutu penyelenggaraan pendidikan kejuruan. Selain itu, UKK juga perlu dipahami sebagai instrumen evaluasi keselarasan antara satuan pendidikan dengan dunia kerja.
Kompetensi yang diujikan perlu memiliki keterkaitan dengan kebutuhan pekerjaan, standar kompetensi, proses kerja, teknologi, K3, dan budaya kerja yang relevan di dunia kerja. Keterlibatan dunia kerja mutlak diperlukan untuk memperkuat keselarasan tersebut.
Panduan Uji Kompetensi Keahlian SMK Tahun 2026 selengkapnya dapat dibaca dan di unduh di sini.***
