Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program MBG

Guspedia.com. Badan Gizi Nasional (BGN) telah menerbitkan Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG).

Peraturan BGN tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diterbitkan dengan menimbang :

a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan program makan bergizi gratis serta menjamin keberlangsungan pelayanan yang tepat sasaran, perlu dilakukan penataan hari pelayanan dalam penyediaan dan penyaluran program makan bergizi gratis kepada penerima manfaat;

b. bahwa untuk menjamin keberlangsungan dan peningkatan mutu penyelenggaraan program makan bergizi gratis oleh satuan pelayanan pemenuhan gizi, perlu dilakukan penyesuaian insentif ketersediaan dan mutu layanan satuan pelayanan pemenuhan gizi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Badan Gizi Nasional tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi.

Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi diterbitkan dengan mengingat :

1. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Instansi Pemerintah dan Pegawai Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 50);

2. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2024 tentang Badan Gizi Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 173);

3. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 183);

4. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 625) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 8 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 1 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 300);

5. Peraturan Badan Gizi Nasional Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Bantuan Pemerintah di Lingkungan Badan Gizi Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1047).

Ketentuan Umum

1. Program Makan Bergizi Gratis yang selanjutnya disebut Program MBG adalah program prioritas nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah dalam bentuk pemberian makanan bergizi secara gratis yang tepat sasaran dan bertujuan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui peningkatan status gizi kepada kelompok sasaran.

2. Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disingkat BGN adalah lembaga pemerintah yang dibentuk oleh Presiden untuk melaksanakan tugas pemenuhan gizi nasional.

3. Kepala Badan Gizi Nasional yang selanjutnya disebut Kepala adalah unsur Pimpinan BGN yang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas dan fungsi BGN.

4. Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi yang selanjutnya disingkat SPPG adalah unit organisasi nonstruktural yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada kepala kantor pelayanan pemenuhan gizi.

Hari Pelayanan Efektif Program MBG

Peraturan Badan ini merupakan pedoman mengenai hari pelayanan efektif Program MBG dan pemberian insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG untuk meningkatkan keamanan pangan, mutu pangan, dan gizi seimbang.

Hari pelayanan efektif merupakan pendistribusian Program MBG kepada penerima manfaat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.Hari pelayanan efektif sebagaimana dimaksud dilaksanakan paling banyak 5 (lima) hari dalam 1 (satu) minggu dengan memperhatikan kalender pendidikan di masing-masing wilayah, hari libur nasional, dan cuti bersama.

Dalam keadaan tertentu tidak dapat dilakukan pembelajaran tatap muka, maka penyediaan dan penyaluran Program MBG tidak diberikan kepada penerima manfaat.

Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan SPPG

Insentif ketersediaan dan mutu layanan SPPG diberikan dengan memperhitungan jumlah penerima manfaat dan hari pelayanan efektif sebagaimana dimaksud. Besaran pemberian insentif ditetapkan dengan Keputusan Kepala. Jumlah penerima manfaat ditentukan oleh Sekretaris Utama BGN selaku Kuasa Pengguna Anggaran.

Peraturan Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Peraturan BGN Nomor 13 Tahun 2026 tentang Hari Pelayanan Efektif Program Makan Bergizi Gratis dan Pemberian Insentif Ketersediaan dan Mutu Layanan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi selengkapnya dapat dibaca dan di unduh di sini.***