Guspedia.com. Presiden Republik Indonesia telah menandatangani Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan. Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan diterbitkan dengan menimbang :
a. bahwa negara menjamin hak setiap warga negara atas pekerjaan dan penghidupan yang layal gunatercapainya tujuan pembangunan nasional dalam ralgka melindungi segenap bangsa Indonesia sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. bahwa dalam rangka mewujudkan tujuan pcmbangunan nasional diperlukan perbaikan pengaturan di bidang ketenagakerjaan dengan memberikan kepastian dan perlindungan kepada masyarakat serta peningkatan kualitas tenaga kerja yang berkeahlian, tangguh, adaptif, inovatif, kompeten, dan mampu mengisi pasar kerja lokal dan global;
c. bahwa pelindungan terhadap masyarakat dimaksudkan untuk menjamin hak-hak dasar tenaga kerja dan menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa
diskriminasi untuk mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja dan keluarganya dengan tetap memperhatikan perkembangan kemajuan dunia usaha;
d. bahwa pengaturan ketenagakerjaan diatur dalam 2 (dua| Undang-Undang yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, sehingga terbuka kemungkinan adanya materi atau substansi di antara kedua Undang-Undang tersebut tidak sinkron atau tidak harmonis;
e. bahwa Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 168/PUU-XXII 2023 memberikan pertimbangan agar pembentuk undang-undang menata ulang materi pengaturan ketenagakerjaan dalam undang-undang tersendiri;
f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimalsud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, dan huruf e perlu membentuk Undang-Undang tentang Pelindungan Ketenagakerjaan.
Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan diterbitkan dengan mengingat : Pasal 20, Pasal 21, Pasal27 ayatl2l, Pasal 28, Pasal 28D ayat (2l,, Pasal 28E ayat (1), Pasal 28E ayat (3), Pasal 28H ayat (3), Pasal 28I ayat (21, dan Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Ketentuan Umum
1. Ketenagakerjaan adalah segala hal yang berhubungan dengan tenaga kerja dan/ atau pemberi kerja pada waktu sebelum, selama, dan sesudah masa kerja.
2. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/ atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
3. Pekerja/Buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.
4. Tenaga Kerja Sektor Informal adalah setiap orang yang bekerja pada usaha sektor informal dengan menerima upah dan/ atau imbalan.
5. Usaha Sektor Informal adalah kegiatan orang perseorangan atau keluarga, atau beberapa orang yang melaksanakan usaha bersama untuk melakukan kegiatan ekonomi atas dasar kepercayaan dan kesepakatan, serta tidak berbadan hukum.
6. Pemberi Kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum, atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan Tenaga Kerja atau Pekerja/ Buruh dengan
membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
7. Pengusaha adalah:
a. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri;
b. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang secara berdiri sendiri menjalankan perusahaan bukan miliknya; atau
c. orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang berada di Indonesia mewakili perusahaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b yang berkedudukan di luar wilayah Indonesia.
8. Perusahaan adalah:
a. setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, milik persekutuan, atau milik badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan Pekerja/Buruh dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain; atau b. usaha-usaha sosial dan usaha-usaha lain yang mempunyai pengurus dan mempekerjakan orang lain dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.
Landasan, Asas, dan Tujuan
Pembangunan Ketenagakerjaan berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pembangunan Ketenagakerjaan diselenggarakan atas:
1. asas nondiskriminasi;
2. asas pemerataan;
3. asas usaha bersama dan kekeluargaan;
4. asas manfaat;
5. asas keterbukaan;
6. asas kebebasan untuk memilih pekerjaan;
7. asas keterpaduan;
8. asas kepastian hukum; dan
9. asas keadilan.
Pembangunan Ketenagakerjaan bertqiuan untuk:
1. memberdayakan dan mendayagunakan Tenaga Kerja secara optimal dan manusiawi;
2. mewujudkan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan Tenaga Kerja yang sesuai dengan kebutuhan pembangunan nasional dan daerah;
3. memberikan pelindungan kepada Tenaga Kerja dalam mewujudkan kesej ahteraan; dan
4. meningkatkan kesejahteraan Tenaga Kerja dan keluarganya.
Kesempatan dan Perlakuan yang Sama
Setiap Tenaga Kerja memiliki kesempatan yang sama tanpa diskriminasi untuk memperoleh pekerjaan. Setiap Pekerja/Buruh berhak memperoleh perlakuan yang sama tanpa diskriminasi dari Pemberi Kerja.
Pemberi Kerja yang tidak memberikan perlakuan yang sama kepada Pekerja/Buruh dikenai sanksi administratif. Sanksi administratif sebagaimana dimaksud berupa:
1. peringatan tertulis;
2. denda administratif;
3. penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan usaha; dan/ atau
4. pencabutan perizinan berusaha.
Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud diatur dengan Peraturan Pemerintah.
Salinan Undang-Undang Nomor 27 tahun 2026 tentang Perlindungan Ketenagakerjaan selengkapnya dapat dibaca dan di unduh di sini.***
