Guspedia.com. Direktorat Jenderal Pesantren, Kementerian Agama telah menerbitkan Keputusan Direktur Jenderal Pesantren Nomor 13 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri/Himayatu Tholabah melalui Model Safeguarding di Kementerian Agama.
Keputusan Dirjen Pesantren tentang Juknis Perlindungan Santri ini ditetapkan dengan menimbang :
a. bahwa dalam mewujudkan pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual, melalui pembangunan sistem pelindungan yang melekat pada tata kelola pesantren;
b. bahwa dalam pelaksanaan tata kelola sistem perlindungan santri/Himayatu Tholabah melalui model safeguarding untuk pesantren yang ramah dan aman, perlu dibuat suatu petunjuk teknis;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pesantren tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri/Himayatu Tholabah melalui Model Safeguarding di Kementerian Agama.
Keputusan Direktur Jenderal Pesantren tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri/Himayatu Tholabah melalui Model Safeguarding di Kementerian Agama ini diterbitkan dengan mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2019 tentang Pesantren;
2. Peraturan Presiden Nomor 152 Tahun 2024 tentang Kementerian Agama;
3. Peraturan Menteri Agama Nomor 31 Tahun 2020 tentang Pendidikan Pesantren;
4. Peraturan Menteri Agama Nomor 73 Tahun 2022 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual pada Satuan Pendidikan di Lingkungan Kementerian Agama;
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 33 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
6. Peraturan Ketua KPAI Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Keselamatan Anak di Lembaga/Organisasi Penyelenggara Layanan Bagi Anak;
7. Keputusan Menteri Agama Nomor 83 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanganan Kekerasan Seksual di Satuan Pendidikan pada Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 91 Tahun 2025 tentang Peta Jalan Pengembangan Pesantren Ramah Anak;
9. Keputusan Menteri Agama Nomor 1503 Tahun 2025 tentang Implementasi Kurikulum Berbasis Cinta.
Tujuan
1. Tujuan Umum
Mewujudkan pesantren sebagai ruang aman dan nyaman bagi anak sebagai santri, yang bebas dari segala bentuk kekerasan, perundungan, dan kekerasan seksual, melalui pembangunan sistem pelindungan yang melekat pada tata kelola pesantren.
2. Tujuan Khusus
a. Meningkatkan pemahaman pengasuh, pendidik, tenaga kependidikan, dan pengelola pesantren mengenai konsep, prinsip, dan kerangka child safeguarding.
b. Meningkatkan kemampuan mengenali bentuk, faktor risiko, pola grooming, serta tanda-tanda awal kekerasan dan kekerasan seksual terhadap anak santri.
c. Memandu pesantren menyusun kebijakan pelindungan santri, kode etik perilaku, dan prosedur rekrutmen yang aman.
d. Menyediakan mekanisme pelaporan yang aman, mudah diakses, dan menjamin kerahasiaan.
e. Memandu penanganan kasus yang cepat, tepat, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak, termasuk rujukan kepada layanan yang berwenang.
f. Memastikan tersedianya layanan pemulihan bagi korban serta pemulihan lingkungan pesantren pasca kasus.
g. Membangun sistem pemantauan, evaluasi, dan pelaporan berjenjang.
Ruang Lingkup
Ruang lingkup petunjuk teknis ini mencakup empat gelanggang kerja safeguarding yang saling terhubung dan tidak dapat dipisahkan.
1. Penyadaran mengenai Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak.
2. Pencegahan, merupakan tindakan antisipatif Lembaga/Organisasi untuk mencegah terjadinya pelanggaran Pedoman Keselamatan Anak dan Kode Etik Keselamatan Anak.
3. Pelaporan, merupakan mengatur tata cara dan prosedur pelaporan oleh lembaga/ organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran pedoman dan kode etik keselamatan anak. Hal ini juga berarti menyediakan kanal yang aman dan mudah diakses agar dugaan pelanggaran dapat disampaikan tanpa rasa takut.
4. Penanganan, adalah mengatur tata cara dan prosedur penanganan internal oleh lembaga/organisasi penyelenggara layanan anak terhadap dugaan pelanggaran keselamatan anak yang dilaporkan.
Petunjuk teknis ini tidak menggantikan proses hukum. Petunjuk teknis ini mengatur tanggung jawab kelembagaan pesantren, yang berjalan beriringan dan tidak boleh menghambat proses penegakan hukum oleh aparat yang berwenang.
Keputusan Direktur Jenderal Pesantren tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Transformasi Tata Kelola Sistem Perlindungan Santri/Himayatu Tholabah melalui Model Safeguarding di Kementerian Agama selengkapnya dapat di unduh di sini.***
